Diskusi bersama Pdt. Phil Erari dan Victor Yeimo tentang rencana dialog Jakarta Papua dalam milist Satu-Kata-Lawan. Ikuti perbicanganya berikut.
Dari: Phil
Judul: Re: RE: Bls: [satu-kata-lawan] PDP Minta LSM Bahas UP4B
Kepada: satu-kata-lawan()yahoogroups.com
Tanggal: Minggu, 24 April, 2011, 6:18 PM
Salam Paskah buat semua,
Mengikuti semua komentar tentang UP4B, posisi PDP dan komentar terkaitainnya, saya ingin sampaikan satu hal pokok saja.
Kebijakan Otonomi Khusus yang ditawarkan Negara dan ikut didisain oleh para arsitektur a.l. Kafiar, Menufandu Michael. Morin, Tony Rahail, Kaisiepo , Suebu dll,kini menghadapi fakta bahwa rakyat menganggapnya "gagal".Pemerintah serta merta menginstruksikan UP4B sebagai alternatif baru, tanpa suatu konsultasi dengan publik Papua, seperti yang sudah diajukan oleh rakyat lewat MRP dalam bentuk "dialog". Terkait dengan dinamika tadi, Ketua MRP 2006-2910 meninggal dunia, dan seorang wakilnya diganjal keanggotaannya sebagai anggota MRP wakil perempuan yang telah terseleksi; oleh Jakarta.
Gereja2 yang tergabung dalam GKI Tanah Papua,Kingmi, Baptis, a.l telah menyatakan sikap tegas bahwa mendukung suara rakyat Papua, warganya bahwa Otsus gagal dan mendorong terjadinya Dialog.
Saran saya kepada semua pihak agar memberi fokus pada proses dialog Papua Jakarta, dengan dasar Kegagalan Otsus. Kerja2 yang dirintis LIPI dan Dr Neles adalah bagian yang terkait dengan fenomena kegagalan Pemerintahan dan Pembangunan di Papua. JDP Serta para pimpinan Gereja yang dikordinir oleh Dr Benny Giay melakukan pengejawantahan dari amanat Musyawarah Rakyat Papua Juni 2010. PGI melalui mandat SR ke XV Mamasa dan pesan MPL Tobelo mendukung peran profetis Gereja2 di Papua, melakukan koreksi dan mendorong pembaruan lewat Dialog Papua-Jakarta.
Dalam kondisi seperti ini pihak BPK telah mengungkapkan tabir skandal terbesar yang dilakukan oleh pemerintah Prov.Papua dan Papua Barat dalam bentuk giga korupsi yang dahsyat. Kedua Gubernur dan para Bupati, Walikota serta semua aparat patut menjalani proses hukum dengan kawalan rakyat. Kita patut belajar dari refomrasi di Timur Tengah. Papua memerlukan suatu reformasi birokrasi total dan terpenting adalah bahwa tidak ada pilihan lain, a.l. seperti UP4B, terkecuali bersatu untuk sebuah Dialog inklusif komprehensif dan terbuka dalam rangka mencari solusi hukum dan politik baru bagi Papua.
Sekali lagi Selamat Paskah
Phil Erari
----------BALAS-----------------------
From: Victor F. Yeimo
To: satu-kata-lawan()yahoogroups.com
Sent: Sun, April 24, 2011 7:12:31 PM
Subject: Re: RE: Bls: [satu-kata-lawan] PDP Minta LSM Bahas UP4B
Bpk. Phil yth,
Kalau dialog itu dilakukan dengan pemikiran bahwa Otsus gagal, maka secara tidak langsung memberikan kebenaran bahwa kehadiran Otsus itu pernah direstui oleh orang Papua, atau orang Papua pernah minta Otsus. Coba lihat esensi masalah di Papua. Papua terus bergejolak bukan karena Otsus gagal tapi karena kami rakyat tidak pernah minta Otsus, buktinya hari ini sekalipun KPK umumkan korupsi dana Otsus, rakyat Papua tidak terpengaruh dan tidak ambil pusing untuk demo dll, karena memang Otsus dan segala permasalahannya bukan merupakan sesuatu yang dipermasalahkan orang Papua.
Kalau memang Otsus hadir untuk menjawab tuntutan Papua Merdeka waktu itu, lalu kenapa rakyat masih tuntut Papua Merdeka. Janganlah mereduksi persoalan Papua Barat kedalam praktek pemerintahan dan kebijakan NKRI di Papua.
Kedua, perspektif pembebasan nasional Papua Barat tidak bertujuan untuk sebuah reformasih dan perbaikan birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan kolonial di Papua Barat. Makanya stop bawa pemikiran moralis yang terus menerus menyuburkan sistem dan pola kolonialisme di Papua Barat. Perjuangan Papua adalah perjuangan merebut sebuah kemerdekaan politik. TITIK.
Selamat malam
=============
Victor F. Yeimo,
International Spokesperson for the West Papua National Committee [ KNPB ]
"Tidak ada kemenangan revolusioner, tanpa teori revolusi
Salam Paskah buat semua,
Mengikuti semua komentar tentang UP4B, posisi PDP dan komentar terkaitainnya, saya ingin sampaikan satu hal pokok saja.
Kebijakan Otonomi Khusus yang ditawarkan Negara dan ikut didisain oleh para arsitektur a.l. Kafiar, Menufandu Michael. Morin, Tony Rahail, Kaisiepo , Suebu dll,kini menghadapi fakta bahwa rakyat menganggapnya "gagal".Pemerintah serta merta menginstruksikan UP4B sebagai alternatif baru, tanpa suatu konsultasi dengan publik Papua, seperti yang sudah diajukan oleh rakyat lewat MRP dalam bentuk "dialog". Terkait dengan dinamika tadi, Ketua MRP 2006-2910 meninggal dunia, dan seorang wakilnya diganjal keanggotaannya sebagai anggota MRP wakil perempuan yang telah terseleksi; oleh Jakarta.
Gereja2 yang tergabung dalam GKI Tanah Papua,Kingmi, Baptis, a.l telah menyatakan sikap tegas bahwa mendukung suara rakyat Papua, warganya bahwa Otsus gagal dan mendorong terjadinya Dialog.
Saran saya kepada semua pihak agar memberi fokus pada proses dialog Papua Jakarta, dengan dasar Kegagalan Otsus. Kerja2 yang dirintis LIPI dan Dr Neles adalah bagian yang terkait dengan fenomena kegagalan Pemerintahan dan Pembangunan di Papua. JDP Serta para pimpinan Gereja yang dikordinir oleh Dr Benny Giay melakukan pengejawantahan dari amanat Musyawarah Rakyat Papua Juni 2010. PGI melalui mandat SR ke XV Mamasa dan pesan MPL Tobelo mendukung peran profetis Gereja2 di Papua, melakukan koreksi dan mendorong pembaruan lewat Dialog Papua-Jakarta.
Dalam kondisi seperti ini pihak BPK telah mengungkapkan tabir skandal terbesar yang dilakukan oleh pemerintah Prov.Papua dan Papua Barat dalam bentuk giga korupsi yang dahsyat. Kedua Gubernur dan para Bupati, Walikota serta semua aparat patut menjalani proses hukum dengan kawalan rakyat. Kita patut belajar dari refomrasi di Timur Tengah. Papua memerlukan suatu reformasi birokrasi total dan terpenting adalah bahwa tidak ada pilihan lain, a.l. seperti UP4B, terkecuali bersatu untuk sebuah Dialog inklusif komprehensif dan terbuka dalam rangka mencari solusi hukum dan politik baru bagi Papua.
Sekali lagi Selamat Paskah
Phil Erari
----------BALAS-----------------------
From: Victor F. Yeimo
To: satu-kata-lawan()yahoogroups.com
Sent: Sun, April 24, 2011 7:12:31 PM
Subject: Re: RE: Bls: [satu-kata-lawan] PDP Minta LSM Bahas UP4B
Bpk. Phil yth,
Kalau dialog itu dilakukan dengan pemikiran bahwa Otsus gagal, maka secara tidak langsung memberikan kebenaran bahwa kehadiran Otsus itu pernah direstui oleh orang Papua, atau orang Papua pernah minta Otsus. Coba lihat esensi masalah di Papua. Papua terus bergejolak bukan karena Otsus gagal tapi karena kami rakyat tidak pernah minta Otsus, buktinya hari ini sekalipun KPK umumkan korupsi dana Otsus, rakyat Papua tidak terpengaruh dan tidak ambil pusing untuk demo dll, karena memang Otsus dan segala permasalahannya bukan merupakan sesuatu yang dipermasalahkan orang Papua.
Kalau memang Otsus hadir untuk menjawab tuntutan Papua Merdeka waktu itu, lalu kenapa rakyat masih tuntut Papua Merdeka. Janganlah mereduksi persoalan Papua Barat kedalam praktek pemerintahan dan kebijakan NKRI di Papua.
Kedua, perspektif pembebasan nasional Papua Barat tidak bertujuan untuk sebuah reformasih dan perbaikan birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan kolonial di Papua Barat. Makanya stop bawa pemikiran moralis yang terus menerus menyuburkan sistem dan pola kolonialisme di Papua Barat. Perjuangan Papua adalah perjuangan merebut sebuah kemerdekaan politik. TITIK.
Selamat malam
=============
Victor F. Yeimo,
International Spokesperson for the West Papua National Committee [ KNPB ]
"Tidak ada kemenangan revolusioner, tanpa teori revolusi
------------BALAS-----------
Dari: Phil
Judul: Re: RE: Bls: [satu-kata-lawan] PDP Minta LSM Bahas UP4B
Kepada: satu-kata-lawan()yahoogroups.com
Tanggal: Senin, 25 April, 2011, 3:25 PM
Ad Victor,
Catatan dan komentar anda tidak salah. Komentar saya adalah berdasarkan suatu bedah politik yang riel, tanpa menisbihkan akar permasalahan Papua, yakni pelanggaran Prinsip Act of Free Choice.
Otsus, sebagai solusi politik telah dianggap gagal, dan itulah realita politik hari ini. Diatas platform itulah rakyat menuntut suatu solusi politik yang baru. Jalannya:melalui Dialog inclusive.
Selamat Paskah!
Rev.Karel Phil Erari
---------BALAS------------
From: Victor F. Yeimo
To: satu-kata-lawan()yahoogroups.com
Sent: Mon, April 25, 2011 6:12:51 PM
Subject: Re: RE: Bls: [satu-kata-lawan] PDP Minta LSM Bahas UP4B
Bpk Phil,
Realita politik hari ini dibangun berdasarkan opini Pejabat Jakarta dan Pejabat Papua. Dan dalam kaca mata mereka boleh saja Bpk bilang Otsus sebagai solusi politik. Pertanyaan berikut, bila otsus dipandang sebagai solusi politik, maka bisakah Bpk jelaskan apakah solusi Politik (otsus) itu dilahirkan berdasarkan kesepahaman bersama rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia (apa ada nota kesepahaman, dan keputusan UU yang bagaimana?) Kapan rakyat menyetujui untuk Otsus ada di Papua sebagai jawaban politik? Apakah pernah ada konsultasi publik untuk meminta rakyat menyetujui kebijakan Otsus? ataukah Kongres II pernah menyetujui lahirnya Otsus sebagai jawaban tuntutan politik yang berkembang saat itu? Kalau ada tunjukan!.
Jawabannya tidak ada. karena Otsus dilahirkan atas keinginan Jakarta dan elit pejabat Papua yang pada saat itu nafsu jabatan dan uang. Artinya otsus hanya dilegalkan oleh elit pejabat, sedang rakyat tidak melegitimasinya. Sehingga paradikma yang harus dibangun adalah BELUM ada solusi politik antara rakyat Papua Barat dan Pemerintah Indonesia. Dan kalau mau dialog dengan topik Otsus tidak perlu melibatkan rakyat Papua karena barang itu bukan milik rakyat Papua, tetapi milik elit pejabat lokal jadi silahkan dialog dengan lembaga-lembaga negara RI di Papua yang melaksanakan otsus, yang menikmatinya dan yang menggagalkannya. Sedang, rakyat Papua akan terus mendesak penyelesaian status politik Papua Barat. Itu sikap tegas. Jadi kalau Bpk dorang tara punya sikap tegas bersama rakyat Papua Barat, jangan mengatasnamakan rakyat untuk bikin dialog sepihak dengan Jakarata, entah mau pake alasan "berstrategi ka", memancing ka?
Tanggal 2 Mei besok akan ada demo tuntut referendum sebagai solusi politik. Rakyat akan tunjukan kepada Indonesia dan dunia internasional bahwa Otsus dan segala kebijakan Indonesia di Papua Barat bukanlah topik yang dipermasalahkan oleh rakyat Papua, tetapi rakyat Papua dari dulu sampai sekarang mempermasalahkan status politik dan hukum Papua Barat dalam NKRI yang tidak sah. Biarkan rakyat terus menuntut referendum sebagai solusi bersama RI.
Bagaimana menuju kesana? tentu banyak jalan, termasuk didalamnya negosiasi, dialog atau perundingan-perundingan sehingga mencapai kesepakatan dialog bersama. Tetapi hari ini belum waktunya untuk dialog, karena belum ada keputusan resmi rakyat dan wakil-wakilnya. Yang harus dilakukan hari ini bersama rakyat adalah konsolidasi kekuatan massa rakyat Papua Barat dalam satu isu tuntutan bersama, yaitu referendum sebagai tawaran solusi yang demokratis dan final.
Terima kasih atas diskusi ini, selamat malam.
=============
Victor F. Yeimo,
International Spokesperson for the West Papua National Committee [ KNPB ]
"Tidak ada kemenangan revolusioner tanpa teori revolusioner"
-----------BALAS---------------
Dari: Phil
Judul: Re: RE: Bls: [satu-kata-lawan] PDP Minta LSM Bahas UP4B
Kepada: satu-kata-lawan()yahoogroups.com
Cc: "andy ayamiseba" , "vivi erari"
Tanggal: Selasa, 26 April, 2011, 7:08 AM
Pagi ad.Victor,
Baguslah bahwa anda komentari catatan saya.
Pertama, Saya sudah menuangkan seluruh problematik Papua dalam buku Yubelium dan Pembebasan untuk Papua Baru, terbitan Akasara, Gramedia 2006. Buku tersebut menguak konspirasi Jakarta seperti yang dituturkan oleh Dr PJ Drooglever serta berbagai artikel disekitar Hukum dan HAM.Bagian lain dalam buku itu, persoalan Lingkungan Hidup menjadi entrypoint strategis bagi perjuangan Papua. Pada Bab terakhir anda akan menemukan platform apa yang menjadi dasar Theologis bagi dibangunnya Theologi Pembebasan buat Papua.
Kedua, Masalah Otsus sebagai solusi politik, memang merupakan tawaran Jakarta menjawab solusi politik yang dituntut tim 100, 26 Pebruary 1999.Lima belas tokoh Papua sudah menyampaikan solusi politik Papua, yaitu : Pengakuan kedaulatan Papua, lepas dari Indonesia. Buku diatas menjelaskan seluruh sejarah lahirnya Otsus.Saya hadir menyaksikan event historis yang dalam sejarah Indonesia, untuk pertama kali wakil rakyat menuntut sebuah penngakuan kedaulatan. Ibarat suara Musa didepan raja Firaun :Let my people go!!!
Ketiga, soal referendum yang anda sebutkan adalah suatu pilihan politik dalam kerangka mencari solusi politk, dan sekali lagi pilihan itu hanya akan terwujud bila kedua belah pihak tiba pada suatu kondisi dimana, dan dalam hal ini Pemerintah tidak bisa lagi mempertahankan solusi politik yang diberlakukan di Papua, antara Otsus dan UP4B. Jadi, ad Victor ini yang dimaksudkan dengan realita politik. Antara kutup Otsus dan Keadaulatan politik suatu teritory seperti Prov.Papua dan Papua Barat.Saya sependapat bahwa harga diri dan martabat orang Papua akan dipertaruhkan lewat Referedum sebagai proses demokrasi yang diakui dunia. Tetapi, sekali lagi!!!;
Jalan menuju Referendum tak segampang kita suarakan dan tulis. Hanya ada dua jalan :Pertama, Model Timtim atau Sudan Selatan, dimana kekerasan dan korban berjatuhan sehingga terjadi intervensi pihak ketiga terjadi.Kedua, Model Resolusi Konflik secara damai, dimana perlawanan kultural dan spiritual menjadi satu kekuatan rakyat, (peoples power). Model kedua inilah yang merupakan proposal Bapak Izaak Hindom alm.kepada Suharto, Tri Sutrisno, Megawati, Gus Dur dan SBY.
Model kedua inilah yang telah diprakarsai oleh 3 Gereja (GKI di Tanah Papua, Gereja Kingmi dan Gereja Baptis) yang mewakili sekitar 1 juta penduduk Papua. Anda tinggal memilih model yang mana.
Terakhir ad Victor, berupa bertanyaan: Anda yang mengusung nama front pepera, apa yang merupakan Road Map menuju Referendum untuk Merdeka yang hendak ditawawarkan?
Salam,
Rev.Karel Phil Erari
------------BALAS------------------
Dari: "Victor F. Yeimo"
Kepada: satu-kata-lawan()yahoogroups.com
Selamat pagi kaka,
Karena menyelesaikan konflik Papua membutuhkan bangunan konsep yang strategis dan rekontruktif, maka ade merasa diskusi ini sangat berarti,tidak saja untuk menemukan kesepahaman bersama dalam internal perjuangan, tetapi juga mengartikulasikan itu dalam tahapan kerja bersama kedepan.
Berangkat dari itu, berbagai perspektif harus dikumpulkan agar menjadi jelas kesimpulan dari penyelesaian konflik Papua. Sehingga komentar ade sebelumnya, ade tegaskan bahwa kaka sedang memakai pisau politik penjajah untuk memotong dan menyimpulkan konflik Papua, sesuai keinginan mereka tanpa mendulang untuk menemukan inti persoalannya.
Kalau demikian maka, jauh sebelumnya kita sudah masuk dalam pikiran Jakarta yang selalu salah dalam melihat konflik Papua. Halmana, itupun mempengaruhi kebijakan internasional yang juga melihat konflik di Papua sebagai konflik dalam negeri Indonesia, dimana mereka mendukung Indonesia untuk melaksanakan Otsus dengan baik, dan lebih ironis mereka memandang tuntutan dalam gerakan rakyat Papua sebagai tuntutan memperbaiki Otsus.
Harus ada ketegasan dari rakyat Papua dan terlebih tokoh-tokoh rakyat, sebagaimana kaka selaku penyambung lidah rakyat bahwa Otsus dan kini UP4B bukanlah solusi politik, karena tidak ada istilah reformasi politik, atau rekontruksi kebijakan dibalik aksi-aksi rakyat Papua selama ini.
Saya sempat duduk dengan seorang kaka yang punya pemikiran sama dengan kaka. Dia bilang, "Otsus dorang kasih dan gagal, dan biarkan UP4B juga dong kase dan akan gagal juga. kalau sudah gagal maka solusinya nanti referendum dan merdeka". Wah, dalam pemikiran saya, berarti kita membutuhkan waktu yang lama sekali untuk menunggu dan membuat Indonesia mengambil solusi referendum. Dan kalau melihat dialog inklusif dan komprehensif seperti tujuan kakak Phil, Nelles Tebay, LSM dan pemimpin gereja-gereja lain, maka tidak jauh berbeda bahwa "kita menunggu sampai Indonesia setuju untuk referendum". Atau dengan kata lain, dialog melahirkan solusi kebijakan NKRI baru, setelah kebijakannya gagal, bikin dialog lagi untuk solusi lain, begitu terus (model rekonsiliasi) sampai kapan nanti, hanya kalian yang tahu.
Dalam perspektif perjuangan politik Papua. Pertama, harus tanya dulu kepada rakyat dan seluruh pejuang yang sedang mempermasalahkan konflik politik Papua. Kedua, platform yang menjadi dasar perjuangan Papua Merdeka hanya bisa ditemukan dalam gerakan perjuangan Papua Merdeka, yaitu kami aktifis dan OPM yang terus mempermasalahkan status politik. Itulah yang akan menjadi dasar bagi tawar menawar politik antara Indonesia dan Papua, sama seperti GAM dan Jakarta bikin dialog, dalam komposisi dialog GAM tidak dilibatkan orang-orang moralis dan kaum intelektual ataupun pejabat pemerintah Prov Aceh tetapi murni orang-orang GAM. Di Papua, belum ada komposisi itu dan untuk membentuk komposisi itu, sekali lagi tanyakan kepada mereka yang sedang mempermasalahkan konflik Papua Barat.
Kami selaku yang mempermasalahkan konflik Papua dan Indonesia menyatakan bahwa tidak ada kompromi sepihak oleh dan atas nama lembaga-lembaga adat, agama, universitas, atau lembaga bentukan NKRI lain yang sangat tidak mencerminkan nilai representasi perjuangan Papua Merdeka.
Itu sikap kami, bukan bermaksud menyumbat proses dialog tetapi untuk memurnikan arah perjuangan rakyat Papua Barat. Karena konsentrasi rakyat Papua adalah konsolidasi diri, mengorganisir diri dalam organisasi gerakan massa rakyat Papua Barat. Dan konsentrasi organ gerakan adalah bagaimana rakyat diajak dalam mendorong gerakan perlawanan sipil.
Memang isu referendum harus bergema di seluruh wilayah Papua Barat, itulah tuntuntan tunggal rakyat Papua sebagai bagian dari proses memurnikan akar persoalan Papua, mendorong proses dukungan lembaga dan negara-negara lain untuk penyelesaian konflik, juga agar mereka mengerti apa sebenarnya tuntutan orang Papua saat ini. Oleh karenanya, biarkan rakyat memilih jalur mana yang mereka mau.
Untuk pertanyaan terakhir dari kaka, saya pikir gerakan yang sedang didorong di Papua merupakan bagian dari jalan menuju tujuan. Karena memperoleh kemerdekaan bukan merupakan barang tawar menawar dengan NKRI. Tetapi suatu keharusan bahwa mencapai kemerdekaan harus didorong dengan proses dan dengan cara-cara politik. Bagaimana caranya? merupakan tugas bagi saya dan kaka dorang untuk membangun kekuatan politik di Papua Barat. Tidak bisa kita mendorong sebuah dialog dalam kondisi perjuangan yang sangat cair dan rentang dimanfaatkan oleh musuh. Dan musuhpun tidak melihat nilai tawar dalam internal orang Papua.
Terakhir, ada hal-hal penting sebenarnya tidak sempat saya share dengan kaka. Saya ingin punya waktu bersama kaka dorang untuk share menyangkut pertanyaan kaka yang terakhir itu. Kalau kaka masih di Numbay tolong email kaka punya no di FB atau lewat email pribadi saya. Banyak hal juga yang harus saya belajar dari kaka.
Semoga diskusi ini bermanfaat,
Selamat siang
=============
Victor F. Yeimo,
International Spokesperson for the West Papua National Committee [ KNPB ]
"Tidak ada kemenangan revolusioner tanpa teori revolusioner"
Share
Dari: Phil
Judul: Re: RE: Bls: [satu-kata-lawan] PDP Minta LSM Bahas UP4B
Kepada: satu-kata-lawan()yahoogroups.com
Tanggal: Senin, 25 April, 2011, 3:25 PM
Ad Victor,
Catatan dan komentar anda tidak salah. Komentar saya adalah berdasarkan suatu bedah politik yang riel, tanpa menisbihkan akar permasalahan Papua, yakni pelanggaran Prinsip Act of Free Choice.
Otsus, sebagai solusi politik telah dianggap gagal, dan itulah realita politik hari ini. Diatas platform itulah rakyat menuntut suatu solusi politik yang baru. Jalannya:melalui Dialog inclusive.
Selamat Paskah!
Rev.Karel Phil Erari
---------BALAS------------
From: Victor F. Yeimo
To: satu-kata-lawan()yahoogroups.com
Sent: Mon, April 25, 2011 6:12:51 PM
Subject: Re: RE: Bls: [satu-kata-lawan] PDP Minta LSM Bahas UP4B
Bpk Phil,
Realita politik hari ini dibangun berdasarkan opini Pejabat Jakarta dan Pejabat Papua. Dan dalam kaca mata mereka boleh saja Bpk bilang Otsus sebagai solusi politik. Pertanyaan berikut, bila otsus dipandang sebagai solusi politik, maka bisakah Bpk jelaskan apakah solusi Politik (otsus) itu dilahirkan berdasarkan kesepahaman bersama rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia (apa ada nota kesepahaman, dan keputusan UU yang bagaimana?) Kapan rakyat menyetujui untuk Otsus ada di Papua sebagai jawaban politik? Apakah pernah ada konsultasi publik untuk meminta rakyat menyetujui kebijakan Otsus? ataukah Kongres II pernah menyetujui lahirnya Otsus sebagai jawaban tuntutan politik yang berkembang saat itu? Kalau ada tunjukan!.
Jawabannya tidak ada. karena Otsus dilahirkan atas keinginan Jakarta dan elit pejabat Papua yang pada saat itu nafsu jabatan dan uang. Artinya otsus hanya dilegalkan oleh elit pejabat, sedang rakyat tidak melegitimasinya. Sehingga paradikma yang harus dibangun adalah BELUM ada solusi politik antara rakyat Papua Barat dan Pemerintah Indonesia. Dan kalau mau dialog dengan topik Otsus tidak perlu melibatkan rakyat Papua karena barang itu bukan milik rakyat Papua, tetapi milik elit pejabat lokal jadi silahkan dialog dengan lembaga-lembaga negara RI di Papua yang melaksanakan otsus, yang menikmatinya dan yang menggagalkannya. Sedang, rakyat Papua akan terus mendesak penyelesaian status politik Papua Barat. Itu sikap tegas. Jadi kalau Bpk dorang tara punya sikap tegas bersama rakyat Papua Barat, jangan mengatasnamakan rakyat untuk bikin dialog sepihak dengan Jakarata, entah mau pake alasan "berstrategi ka", memancing ka?
Tanggal 2 Mei besok akan ada demo tuntut referendum sebagai solusi politik. Rakyat akan tunjukan kepada Indonesia dan dunia internasional bahwa Otsus dan segala kebijakan Indonesia di Papua Barat bukanlah topik yang dipermasalahkan oleh rakyat Papua, tetapi rakyat Papua dari dulu sampai sekarang mempermasalahkan status politik dan hukum Papua Barat dalam NKRI yang tidak sah. Biarkan rakyat terus menuntut referendum sebagai solusi bersama RI.
Bagaimana menuju kesana? tentu banyak jalan, termasuk didalamnya negosiasi, dialog atau perundingan-perundingan sehingga mencapai kesepakatan dialog bersama. Tetapi hari ini belum waktunya untuk dialog, karena belum ada keputusan resmi rakyat dan wakil-wakilnya. Yang harus dilakukan hari ini bersama rakyat adalah konsolidasi kekuatan massa rakyat Papua Barat dalam satu isu tuntutan bersama, yaitu referendum sebagai tawaran solusi yang demokratis dan final.
Terima kasih atas diskusi ini, selamat malam.
=============
Victor F. Yeimo,
International Spokesperson for the West Papua National Committee [ KNPB ]
"Tidak ada kemenangan revolusioner tanpa teori revolusioner"
-----------BALAS---------------
Dari: Phil
Judul: Re: RE: Bls: [satu-kata-lawan] PDP Minta LSM Bahas UP4B
Kepada: satu-kata-lawan()yahoogroups.com
Cc: "andy ayamiseba" , "vivi erari"
Tanggal: Selasa, 26 April, 2011, 7:08 AM
Pagi ad.Victor,
Baguslah bahwa anda komentari catatan saya.
Pertama, Saya sudah menuangkan seluruh problematik Papua dalam buku Yubelium dan Pembebasan untuk Papua Baru, terbitan Akasara, Gramedia 2006. Buku tersebut menguak konspirasi Jakarta seperti yang dituturkan oleh Dr PJ Drooglever serta berbagai artikel disekitar Hukum dan HAM.Bagian lain dalam buku itu, persoalan Lingkungan Hidup menjadi entrypoint strategis bagi perjuangan Papua. Pada Bab terakhir anda akan menemukan platform apa yang menjadi dasar Theologis bagi dibangunnya Theologi Pembebasan buat Papua.
Kedua, Masalah Otsus sebagai solusi politik, memang merupakan tawaran Jakarta menjawab solusi politik yang dituntut tim 100, 26 Pebruary 1999.Lima belas tokoh Papua sudah menyampaikan solusi politik Papua, yaitu : Pengakuan kedaulatan Papua, lepas dari Indonesia. Buku diatas menjelaskan seluruh sejarah lahirnya Otsus.Saya hadir menyaksikan event historis yang dalam sejarah Indonesia, untuk pertama kali wakil rakyat menuntut sebuah penngakuan kedaulatan. Ibarat suara Musa didepan raja Firaun :Let my people go!!!
Ketiga, soal referendum yang anda sebutkan adalah suatu pilihan politik dalam kerangka mencari solusi politk, dan sekali lagi pilihan itu hanya akan terwujud bila kedua belah pihak tiba pada suatu kondisi dimana, dan dalam hal ini Pemerintah tidak bisa lagi mempertahankan solusi politik yang diberlakukan di Papua, antara Otsus dan UP4B. Jadi, ad Victor ini yang dimaksudkan dengan realita politik. Antara kutup Otsus dan Keadaulatan politik suatu teritory seperti Prov.Papua dan Papua Barat.Saya sependapat bahwa harga diri dan martabat orang Papua akan dipertaruhkan lewat Referedum sebagai proses demokrasi yang diakui dunia. Tetapi, sekali lagi!!!;
Jalan menuju Referendum tak segampang kita suarakan dan tulis. Hanya ada dua jalan :Pertama, Model Timtim atau Sudan Selatan, dimana kekerasan dan korban berjatuhan sehingga terjadi intervensi pihak ketiga terjadi.Kedua, Model Resolusi Konflik secara damai, dimana perlawanan kultural dan spiritual menjadi satu kekuatan rakyat, (peoples power). Model kedua inilah yang merupakan proposal Bapak Izaak Hindom alm.kepada Suharto, Tri Sutrisno, Megawati, Gus Dur dan SBY.
Model kedua inilah yang telah diprakarsai oleh 3 Gereja (GKI di Tanah Papua, Gereja Kingmi dan Gereja Baptis) yang mewakili sekitar 1 juta penduduk Papua. Anda tinggal memilih model yang mana.
Terakhir ad Victor, berupa bertanyaan: Anda yang mengusung nama front pepera, apa yang merupakan Road Map menuju Referendum untuk Merdeka yang hendak ditawawarkan?
Salam,
Rev.Karel Phil Erari
------------BALAS------------------
Dari: "Victor F. Yeimo"
Kepada: satu-kata-lawan()yahoogroups.com
Selamat pagi kaka,
Karena menyelesaikan konflik Papua membutuhkan bangunan konsep yang strategis dan rekontruktif, maka ade merasa diskusi ini sangat berarti,tidak saja untuk menemukan kesepahaman bersama dalam internal perjuangan, tetapi juga mengartikulasikan itu dalam tahapan kerja bersama kedepan.
Berangkat dari itu, berbagai perspektif harus dikumpulkan agar menjadi jelas kesimpulan dari penyelesaian konflik Papua. Sehingga komentar ade sebelumnya, ade tegaskan bahwa kaka sedang memakai pisau politik penjajah untuk memotong dan menyimpulkan konflik Papua, sesuai keinginan mereka tanpa mendulang untuk menemukan inti persoalannya.
Kalau demikian maka, jauh sebelumnya kita sudah masuk dalam pikiran Jakarta yang selalu salah dalam melihat konflik Papua. Halmana, itupun mempengaruhi kebijakan internasional yang juga melihat konflik di Papua sebagai konflik dalam negeri Indonesia, dimana mereka mendukung Indonesia untuk melaksanakan Otsus dengan baik, dan lebih ironis mereka memandang tuntutan dalam gerakan rakyat Papua sebagai tuntutan memperbaiki Otsus.
Harus ada ketegasan dari rakyat Papua dan terlebih tokoh-tokoh rakyat, sebagaimana kaka selaku penyambung lidah rakyat bahwa Otsus dan kini UP4B bukanlah solusi politik, karena tidak ada istilah reformasi politik, atau rekontruksi kebijakan dibalik aksi-aksi rakyat Papua selama ini.
Saya sempat duduk dengan seorang kaka yang punya pemikiran sama dengan kaka. Dia bilang, "Otsus dorang kasih dan gagal, dan biarkan UP4B juga dong kase dan akan gagal juga. kalau sudah gagal maka solusinya nanti referendum dan merdeka". Wah, dalam pemikiran saya, berarti kita membutuhkan waktu yang lama sekali untuk menunggu dan membuat Indonesia mengambil solusi referendum. Dan kalau melihat dialog inklusif dan komprehensif seperti tujuan kakak Phil, Nelles Tebay, LSM dan pemimpin gereja-gereja lain, maka tidak jauh berbeda bahwa "kita menunggu sampai Indonesia setuju untuk referendum". Atau dengan kata lain, dialog melahirkan solusi kebijakan NKRI baru, setelah kebijakannya gagal, bikin dialog lagi untuk solusi lain, begitu terus (model rekonsiliasi) sampai kapan nanti, hanya kalian yang tahu.
Dalam perspektif perjuangan politik Papua. Pertama, harus tanya dulu kepada rakyat dan seluruh pejuang yang sedang mempermasalahkan konflik politik Papua. Kedua, platform yang menjadi dasar perjuangan Papua Merdeka hanya bisa ditemukan dalam gerakan perjuangan Papua Merdeka, yaitu kami aktifis dan OPM yang terus mempermasalahkan status politik. Itulah yang akan menjadi dasar bagi tawar menawar politik antara Indonesia dan Papua, sama seperti GAM dan Jakarta bikin dialog, dalam komposisi dialog GAM tidak dilibatkan orang-orang moralis dan kaum intelektual ataupun pejabat pemerintah Prov Aceh tetapi murni orang-orang GAM. Di Papua, belum ada komposisi itu dan untuk membentuk komposisi itu, sekali lagi tanyakan kepada mereka yang sedang mempermasalahkan konflik Papua Barat.
Kami selaku yang mempermasalahkan konflik Papua dan Indonesia menyatakan bahwa tidak ada kompromi sepihak oleh dan atas nama lembaga-lembaga adat, agama, universitas, atau lembaga bentukan NKRI lain yang sangat tidak mencerminkan nilai representasi perjuangan Papua Merdeka.
Itu sikap kami, bukan bermaksud menyumbat proses dialog tetapi untuk memurnikan arah perjuangan rakyat Papua Barat. Karena konsentrasi rakyat Papua adalah konsolidasi diri, mengorganisir diri dalam organisasi gerakan massa rakyat Papua Barat. Dan konsentrasi organ gerakan adalah bagaimana rakyat diajak dalam mendorong gerakan perlawanan sipil.
Memang isu referendum harus bergema di seluruh wilayah Papua Barat, itulah tuntuntan tunggal rakyat Papua sebagai bagian dari proses memurnikan akar persoalan Papua, mendorong proses dukungan lembaga dan negara-negara lain untuk penyelesaian konflik, juga agar mereka mengerti apa sebenarnya tuntutan orang Papua saat ini. Oleh karenanya, biarkan rakyat memilih jalur mana yang mereka mau.
Untuk pertanyaan terakhir dari kaka, saya pikir gerakan yang sedang didorong di Papua merupakan bagian dari jalan menuju tujuan. Karena memperoleh kemerdekaan bukan merupakan barang tawar menawar dengan NKRI. Tetapi suatu keharusan bahwa mencapai kemerdekaan harus didorong dengan proses dan dengan cara-cara politik. Bagaimana caranya? merupakan tugas bagi saya dan kaka dorang untuk membangun kekuatan politik di Papua Barat. Tidak bisa kita mendorong sebuah dialog dalam kondisi perjuangan yang sangat cair dan rentang dimanfaatkan oleh musuh. Dan musuhpun tidak melihat nilai tawar dalam internal orang Papua.
Terakhir, ada hal-hal penting sebenarnya tidak sempat saya share dengan kaka. Saya ingin punya waktu bersama kaka dorang untuk share menyangkut pertanyaan kaka yang terakhir itu. Kalau kaka masih di Numbay tolong email kaka punya no di FB atau lewat email pribadi saya. Banyak hal juga yang harus saya belajar dari kaka.
Semoga diskusi ini bermanfaat,
Selamat siang
=============
Victor F. Yeimo,
International Spokesperson for the West Papua National Committee [ KNPB ]
"Tidak ada kemenangan revolusioner tanpa teori revolusioner"
0 komentar:
Posting Komentar