Kawan! mengapa membuta, tuli dan membisu? bukanlah realita ini nyata dan menyakitkan. kenapa tiada rasa, dikala asa menghampiri, haruskah membiarkan jiwa merana di ujung punah . Iblis manakah yang merasukmu, bukankah semua ini kejam?. Tanah ini, surga kita yang kian hilang, digilas pecandu kekayaan. Kembalilah. Bernaung dibawah dawaian burung surga menyanyikan lagu pembebasan, kepalkan tangan erat, rapatkan barisan perlawan, kobarkan semangat bangsa, dan kita harus mengakhiri penderitaan ini. ------ Campwolker, 19/8/2012, saat hampa dalam rasa menghampiri daku terbawa bersama untaian jiwa yang merana melihat mereka anak negeri memalingkan wajah dari perjuangan, terbawa bujukan penjajah.
18/08/12
14/08/12
KU HARUS SALAH
Kau baru katakan, dan kurasa itu dari lubuk hatimu. Kau kini tak lagi mempercaiyai diriku. Kau bilang itu salahku. Ku anggap itu benar, dan harus benar, karena engkau selalu benar. Kau anggap aku salah, dan harus selalu salah di depan matamu.
09/06/12
Sa Salah, Ko Harus Bahagia
engkau harus bahagia
bersama dia dan duniamu
smua salahku, engkau pun tahu
jalur ini, dan duniaku yang menyiksamu
bersama sgala keterpurukan hidup ini
maaf sempat memaksamu kemarin
tuk menerima aku apadanya
ku salah menyangka maksudmu
kini kutahu dan menyadarinya
Bila tak akan pernah bersua lagi
sampaikan pd Meci, anak kita
ku kan slalu mencintai dan merindukan dia
slamanya...slamanya
Camp Pelarian, 9 Juni 2012 | 15.41
13/05/12
Tak ingin mengurai
Tak ingin lagi kuurai kata bila tuk sekedar menghiasi kelamnya jalan hidupku. Bila kata mampu mewakili semua ini, ku tak ingin makna hidup berhenti sampai disana. Bukankah kata-kata terkadang menipu dan merayu? Ku kan terpaksa mengurai walau dunia tak kan lagi dirayu.
20/02/12
Untuk Kawan Sejalur
Kawan, andapun tahu, tentang jalur yang kita pilih. Disini tiada pangkat, tiada gaji, tiada kedudukan, tiada hidup tenang, tentram, damai, intinya tidak ada yang baik-baik. Disini yang ada hanya pengorbanan. Yang ada hanya sengsara. Yang ada hanya sakit hati, terpojok, terkucil, dicaci maki, dihina, dikejar, diteror, diintimidasi, ditangkap, dipenjara, serta anda pun tahu bahwa nyawa harus menjadi taruhan. Semua yang buruk ada di jalur ini..
Kawan, anda salah. Salah alamat bila anda mencari kebahagiaan di jalur ini. Anda salah bila mencari hiburan, kedudukan, kehormatan, atau popularitas disini. Anda salah bila anda mencari harga diri disini, karena disini, anda harus mengorbankan harga diri untuk jalur ini. Anda harus menyangkal diri, menyangkal keluarga anda, menyangkal cinta dan kekasih dan menyangkal masa depan anda.
Kawan, hidup ini pilihan. Dan jalur ini adalah pilihan kita. Sebuah pilihan untuk menderita dan mati. Demi jalur yang kita pilih. Tak perlu ditangisi, tak perlu disesali. Dunia tak abadi, seabadi bakti tulus kita demi pembebasan tanah air kita. Agar tiada lagi air mata dan darah mengalir esok hari. Agar mereka, generasi esok tidak mewarisi penderitaan yang sedang kita alami hari ini.
Kawan, tetaplah semangat, sebab jalur ini berujung, dan pasti kita kan tiba di ujung sana, tak peduli panjang atau pendek, tak peduli berliku dan suram, kita pasti sampai di ujung.
Salam dariku, Teman sejalurmu! Victor Yeimo
3mail | 20/02/2012
26/01/12
Analisa Siasat Penjajah & Imperialisme di West Papua
Oleh: Victor F. Yeimo*
Soal Papua, SBY Pintar Beretorika
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin vokal bicara isu West Papua di awal tahun 2012 ini. Hal itu tentu karena sebagai pemimpin negara, SBY memperhitungkan gerakan rakyat West Papua yang semakin bergelora untuk berdaulat sendiri, dan gencarnya dukungan international baik dari LSM-LSM, Jurnalis maupun beberapa kongresman atau parlemen di berbagai negara yang terus menerus mempertentangkan kondisi pelanggaran HAM dan konflik politik di West Papua.
Belum lagi, dalam kepentingan nasional Indonesia, SBY didesak berbagai kalangan, terutama lawan-lawan politik partai di DPR dan berbagai kelompok ormas, akademisi dan pakar-pakar politik nasional dengan dukungan media-media mainsteem agar meredam ancaman disintegrasi West Papua melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan.
SBY selalu pandai dalam menyelamatkan citranya. Dalam menghadapi kritik internasional, SBY seakan-akan tampil sebagai pendekar HAM dan Demokrasi. Ia mengkonversi keinginan rakyat West Papua dari tuntutan merdeka menjadi -seakan-akan- tuntutan kesejahteraan. Setelah itu, SBY berharap internasional puas dengan sekedar beretorika tentang kebijakan Indonesia di West Papua melalui Otonomi Khusus (Otsus) dan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). SBY harus berbohong bahwa pemerintahannya tidak sedang melakukan pendekatan militer yang melanggar HAM.
Dalam pertemuan ASEAN Summit lalu di Bali, menjawab pertanyaan soal West Papua dari beberapa pemimpin negara-negara yang hadir, SBY menampik pelanggaran HAM yang sedang terjadi di West Papua dan menyatakan tegas bahwa Indonesia sedang menggunakan pendekatan kesejahteraan.
Menghadapi berbagai kritikan di Indonesia soal West Papua, SBY justru berbeda. SBY tidak mungkin menghindar dari slogan suci “NKRI Harga Mati”. Bagi SBY kedaulatan NKRI lebih mulia dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam peresmian kerjasama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dengan Airbus Military Industry di hanggar PT DI, Bandung, Rabu (26/10/2011), SBY mengatakan, “Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kedaulatan dan keutuhan wilayah negaranya“. SBY juga menganggarkan 156 triliun bagi pengadaan Alustista TNI dari tahun 2012 hingga 2014. Tentu tidak lain, dan tidak bukan merupakan sinyal bahwa gerakan pembebasan di West Papua akan dibasmi, dan merupakan kesiapan Indonesia bila kemudian intervensi internasional terjadi bagi West Papua.
SBY “Satpam” AS di Asia Pasifik
Secara geopolitik Indonesia sebagai ketua ASEAN dipandang sebagai pintu bagi perebutan kawasan asia pasific oleh kepentingan ekonomi Internasional. Amerika Serikat (AS) mau tidak mau harus mendominasi ekonominya dari China di kawasan Asia Pasific.
Karenanya AS merasa Indonesia tepat untuk menjadi saptam (penjaga pintu) kawasan Asia Pasific bagi kepentingannya. Sebaliknya, Indonesia merasa AS penting. Bukan saja karena ekonomi Indonesia masih harus tergantung dari negara-negara imperialis seperti AS, tetapi juga karena Indonesia merasa AS penting dalam mengamankan kedaulatan Indonesia.
Kepentingan itu direalisasi AS dan Indonesia dengan mendorong modernisasi dan reformasih militer Indonesia. Kedua negara mengatur skenarionya masing-masing agar terjadi saling ketergantungan yang kuat. AS menaikan isu dukungan kepada West Papua melalui tingkat kongresmen agar Indonesia merasa memiliki kepentingan membangun kerja sama dengan AS karena Indonesia takut AS intervensi soal West Papua. Disatu sisi, Indonesia memainkan peran pentingnya bagi AS di kawasan Asia Pasifik dengan melakukan transaksi isu terorisme, separatisme dan reformasih militer Indonesia, sehingga membuat dunia internasional untuk tidak segan-segan melakukan kerja sama pertahanan militer dan investasi asing. Apalagi menjual doktrin “a milion friends, zero enemies” dalam kebijakan internasional Pemerintahan SBY, menjadikan Indonesia sefleksibel mungkin bagi kerja sama negara-negara manapun.
Pemerintahan SBY sebagai satpam AS di kawasan Asia Pasifik, dan AS yang bernafsu kuasai wilayah Pasifik melihat West Papua sebagai pintu utama bagi kepentingan ekonomi politik di kawasan pasifik. Oleh karena itu, selain AS membantu modernisasi militer Indonesia, 2500 tentara AS ditempatkan di Darwin agar mengontrol pertahanan Indonesia bila kemudian kebijakan pertahanan militer Indonesia tidak mampu menjaga kepentingan AS di Wilayah Pasifik. Banyak kalangan Indonesia curiga atas kebijakan AS menempatkan ribuan militernya di Darwin, namun SBY tenang-tenang saja, dan justru Australia dan AS menutupi intrik itu dengan membantu 24 unit pesawat F-16 dari AS dan 4 Hercules Australia milik AS untuk Indonesia. Pada Kamis 17 November 2011, Obama mengatakan, “Amerika adalah kekuatan Asia Pasifik, dan kami di sini untuk tinggal”.Komitmen ini dikatakan Obama sehari setelah Amerika-Australia sepakat untuk menempatkan pasukan 2.500 marinir AS di pangkalan militer Darwin.
Siasat SBY dan Kapitalisme di West Papua
Sejarah orang West Papua dilumuri dengan konkalikong kepentingan kerja sama ekonomi politik Indonesia-AS. Sampai saat ini politik dua muka oleh AS dan Indonesia membayang-bayangi perjuangan bangsa West Papua untuk bebas dari kungkungan neoliberalisme dan kolonialisme. Pemerintahan negara-negara imperialis merasa Indonesia penting dalam pengamanan modal
asing di West Papua. Karenanya, negara-negara ikut mendukung modernisasi militer dalam mengamankan investasi mereka di kawasan Pasifik, terutama wilayah West Papua sebagai basis investasi. Gerakan pembebasan orang-orang West Papua dianggap musuh kepentingan global yang harus ditumpas.
Triliunan uang yang dikemas dengan nama “Otsus dan UP4B” dianggap mampu meredam aspirasi Papua Merdeka dan menangkis pandangan buruk internasional. Adalah suatu siasat SBY. SBY tahu bahwa tata kelola pemerintahan kolonial di West Papua sangat ambur adul dengan malpraktek penyelenggaran pemerintahan yang buruk itu, serta gelora rakyat West Papua untuk merdeka, yang tidak mungkin lagi dibendung. Karenanya, SBY tahu triliunan uang yang digelontorkan adalah investasi. Sebab, uang tersebut akan disedot kembali oleh dominasi ekonomi Indonesia, dan rakyat West Papua hanya menjadi konsumen aktiv. Makanya, demi West Papua berapapun uangnya SBY tak tanggung-tanggung gelontorkan, sekalipun di Jakarta ribuan pengemis dan gelandangan masih mengais sampah di jalan-jalan.
Diatas kekayaannya, dalam penjajahan Indonesia, Orang-orang West Papua seakan-akan tak berdaya dalam segala segi. Itulah siasat penjajah, bahwa dengan proses pemiskinan struktural, rakyat dalam kondisinya merasa membutuhkan penguasa kolonial yang punya uang, dengan demikian saling ketergantungan dapat terjadi. Selanjutnya, kesejahteraan seakan-akan menjadi topik permasalahan penting, dan gerakan politik rakyat untuk berdaulat lalu dianggap mengganggu pembangunan dan kesejahteraan.
Lagi, penyelesaian atas tuntutan Papua Merdeka direduksi dalam dialog kebangsaan yang membahas topik kesejahteraan. Siasat yang lain, SBY melalui Badan Intelijen Nasional (BIN) terus menerus mengatur kekacauan politik di West Papua. Lihat saja bagaimana SBY sengaja mengacaukan kebijakan UP4B dengan Otsus. Inkonsistensi itu dibenturkan lagi dengan konflik Pilkada yang menewaskan puluhan korban di Ilaga, Puncak, West Papua. TNI/POLRI yang mengaku sebagai aparat keamanan hanya mampu memberantas “separatis”, sedang konflik PILKADA dan konflik lain diluar label separatisme bukan hanya dibiarkan, tetapi justru dipelihara. Adalah -sekali lagi- suatu skenario dalam upaya membentuk pola penyelesaian baru melalui dialog diluar konflik politik perjuangan Papua Merdeka.
SBY boleh menampik kritikan bahwa kebijakannya hanya “lips service” belaka. Tetapi itulah kenyataannya bahwa SBY pandai membual untuk sekedar pencitraan dirinya sebagai agen kapitalisme global yang mampu mengamankan kepentingan ivestasi global dan pendudukan kolonialismenya di West Papua.
Seruan Perjuangan Bagi West Papua
Kita sedang menghadapi musuh global yang memiliki alat dan jaringan moderen, yang bergerak maju setiap saat atas nama “kepentingan”. Gerakan perlawanan pembebasan nasional Papua Barat diperhadapkan dengan skenario dalam bentuk yang paling sulit kita bedah. Lawan kita semakin melebarkan sayap serang dan pendudukannya. Bagi kita, memang itu bukan pertanda buruk bagi perlawanan. Karena perlawanan ini tidak akan berhenti atau dihentikan selama masih ada anak negeri yang mendiami bumi cenderawasih yang indah dan permai.
Kami menyampaikan kepada rakyat West Papua bahwa musuh yang berakar serat dalam internal orang West Papua patut menjadi perhitungan gerakan pembebasan nasional West Papua. Penghianatan perjuangan oleh anak bangsa harus dipandang sebagai suatu dampak, juga sebagai korban skenario para penjajah untuk tetap menancapkan kuku penjajahan diatas bumi West Papua. Kita harus menyadari bahwa penjajahan dalam bentuk dan rupa yang baik bagaimanapun tetaplah penjajah yang bertujuan hanya satu: Menghabisi orang West Papua dan menguasai tanah kita.
Saatnya, Pemuda dan Mahasiswa berdiri di barisan polopor perjuangan. Mengenyam pengetahuan tidak hanya sekedar membuat cerdas otak, tetapi pengetahuan harus dimatrialkan dalam kerja-kerja perjuangan pembebasan bagi bangsa Papua. Kita harus pandai melihat siasat para penindas dan merubah pola pikir serta menempatkan diri dalam barisan perjuangan pembebasan nasional West Papua. Penjajah pasti kalah. Dan kita pasti menang!
“kita harus mengakhiri”
—————————
*) Penulis adalah Juru Bicara Internasional KNPB
16/07/11
Mama, Kenapa Menangis
mama, kenapa menangis....
sudah cukup air mata itu
tercucur dipipimu yang kian keriput
matamu semakin memerah
terseduh-seduh dalam relungmu
urat yang membengkak di dahimu
serak suaramu itu
terasa berat kau ucapkan
menyimpannya bgitu rapih
dalam pasrah bisu
kau urai smua
bersama tangismu
sudah ma....
Hati ini sakit.....
mama, sudah cukup....
hentikan air mata itu..
Ma,
disini
di jalur yang kau relakan
kurasakan itu....
ku ingin sperti yang lalu
kembali disampingmu
dipelukanmu
mencari kutu di kepalaku
hingga ku tertidur dipangkuanmu
dengan dawaian lagumu
penghibur lara
derita negeri
ma, malam ini sa rindu
rindu sekali
rindu bersamamu
sangat.........
air mata ini
tak sanggup menahan rasa
jalur ini
tangis itu
derita ini
mereka itu
smua jahat...
ma, slamat malam
kusadari smua
ku dendam smua
hingga waktu kita
saat fajar menyingsing
di ufuk timur
disini...
Numbay, 16 Juli 2011| 02.25 AM
05/07/11
Retonuteless of Filep Karma
Many years being prisonerShackled in your cell
You wrestle with the demons
in this private hell
for your nation
Life was much too tough for you
You tried to accept the world,
Although knew you never could
but thought there would be peace
for You and your people
for you being suffered is heaven
because you love your people
more than your life
I saw you there
sitting in the yard of sand for days
even if you skip the hot and rainy
looked up to the creator
when every you hunger strike
no matter how sick your stomach
demanding the rights of prisoners
That's how you fight oppression
You're tough guys
a true warrior, the inheritance of land
proud to be with you
carve out the nation's history
behind the iron trali invaders
West Papua
(Victor Yeimo - Tapol Block 4, Abepura Prison,
behind the iron trali invaders
West Papua
(Victor Yeimo - Tapol Block 4, Abepura Prison,
June 20, 2010. 3:00 PM)
01/07/11
Damai Itu Ladang Bagi Penjajah
Victor F. Yeimo
"Damai" itu tempat yang subur bagi neokolonialisme Indonesia. Penjajahan dan penghisapan dengan gaya baru bisa tumbuh kalau ada jaminan "damai" dalam wilayah yang dieksploitasi dan dijajah. Presiden Sby 16 Mei lalu mengintruksikan TNI/Polri agar mengamankan Papua demi kenyamanan investasi asing (Jurnal Nasional Hal 10). Tidak tangung-tanggung, BKPM Papua katakan Investasi asing di Papua naik 26% dalam beberapa bulan terakhir (baca: Kbr68H). Hal ini juga didukung kompanye "Kasih dan Damai itu Indah" oleh TNI. Program UP4B adalah hasil dari proposal "dialog Papua-Jakarta" (baca wawancara Muridan bahwa LIPI dan JDP bekerja sama untuk UP4B dengan Pemerintah -walaupun JDP belakang menyangkal).
Indonesai setelah penandatangan AFTCA berkomitmen menjadikan Papua sebagai pintu pasar bebas agar kepentingan ekonomi politik Indonesia di kawasan pasifik dikuasai (menteri perdagangan baru-baru ini meresmikan pasar Skow untuk tujuan membuka jalur bebas bersama PNG). Untuk tujuan itu semua, Indonesia berkentingan agar Pos-pos TPN-OPM di sepanjang perbatasan dan dimanapun bisa dibasmi dengan alasan keamanan investasi dan perdagangan bebas. Selanjutnya, stigma teroris dan separatis menjadi surat jalan bagi intervensi militer, dan TNI berkepentingan membuka wilayah teritorinya di setiap basis investasi yang bercokol di Papua.
Papua harus terlihat damai agar investasi dapat bercokol di Papua. Untuk itu, Indonesia juga berharap resistansi gerakan di Papua harus menempuh jalur damai dan setiap efek-efek gerakan sedapat mungkin diminimalisir melalui jargon-jargon, pidato-pidato, ceramah-ceramah, seminar-seminar dan khotbah-khotbah damai. Dan sekalipun gerakan aksi damai dibuat, Jakarta katakan gerakan Papua ikut mewarnai citra demokrasi di Indonesia, dan dunia bangga dengan Indonesia.
Kita semua tahu Indonesai tidak punya niat bangun manusia Papua, karena dia berniat menguasai tanah ini dan memusnakan orang Papua melalui metode penjajahan baru yang sistematis dalam kondisi dan situasi "Damai" yang sangat mendukung. Indonesia setelah perang dunia ke II, juga setelah hengkang dari Belanda ikut menerapkan motode menjajah yang baru ikut gaya imperialisme. Kasus Libya, Irak, Iran, Mesir bisa dibandingkan dengan konflik berkepanjangan Palestian-Israel. Dari sana kita dapat belajar mengenal wujud penjajahan yang tersebunyi lama dalam jargon demokrasi, HAM dan Perdamaian kini memunculkan wajahnya sebagai predator ulung dalam sejarah penindasan manusia.
Di Papua, Damai harus menjadi "hukum tertinggi" agar gerakan perlawanan oleh kelas tertindas dapat dibendung dan dihancurkan demi sebuah 'hukum' Damai. Papua dalam realita yang sangat darurat oleh penindasan gaya baru tadi harus sedapat mungkin dikoverisasi dengan sampul indah bernama: Damai, agar investasi dan dunia melihat Papua Aman, Damai dan sejahtera dalam Indonesia.
Agar Damai menjadi "hukum tertinggi" di Papua, maka agenda-agenda perdamaian harus didukung oleh rakyat Papua, oleh Jakarta, oleh pejuang Papua dan para pemimpin agama di Papua. Jakarta berharap agar pejuang Papua yang menuntut kemerdekaan Papua membicarakan agenda perdamaian dalam satu meja dengan Indonesaia, agar dunia melihat bahwa konflik Papua menuju jalan rekonsiliasi dengan Indonesia.
Jakarta tahu, bahwa hal yang sangat mengganjal dirinya adalah kasus sejarah integrasi 63 dan pepera 69, sehingga Jakarta ingin agar perselisihan sejarah itu hilang dibayar melalui dialog yang menyepakati program-program rekonsiliasi baru. Kasus konflik politik Aceh dibayar dengan Otsus penuh dan merubah wajah perjuangan dan menghasilkan kemunduran drastis. Indonesia tidak konsisten dengan penjanjian Helsinki karena bagi Indonesia perundingan Aceh-Jakarta itu final. Hal sama yang pernah dia lakukan dalami Rome Agreement dan New York Agreement dalam kasus Papua.
Kekeliruan Gerakan di Papua
Dalam berbagai diskusi saya katakan bahwa semestinya orang-orang Papua yang menginginkan pembebasan -juga perdamaian- di Papua tidak salah dan tidak juga bertindak spekulatif dalam mensiasati thema-thema perdamaian di Papua.
Kita harus jujur bahwa kita mengalami evolusi peradaban yang secara tidak langsung mengubah wajah dan karakter dari eksistensi orang Papua, dimana nilai-nilai unversal beranak pinak dan menjadikan kita bangsa Papua yang membudak pada peradaban asing. Kita tidak sanggup mengenal jati diri dan karakter kita sebagai manusia Papua yang harus berjuang demi sebuah eksistensi komunal.
Peradaban di dunia ini dibentuk dengan perjuangan dan pengorbanan. Atau sederhananya, musuh pun telah berkorban dalam merebut wilayah Papua. Dan untuk terus menguasai dan menghabisi orang Papua, musuh pun sedang berjuang dan berkorban. Lantas, apakah kita harus biarkan rakyat Papua menerima realita penindasan dengan berpangku tangan, menonton sembari menghibur diri dengan pujian penyembahan "Kasih dan Damai"?
Maka sangat keliru bila pemimpin-pemimpin di Papua membicarakan perdamaian tanpa memacu rakyat dalam irama perlawanan. Mengajak rakyat berbicara perdamaian itu ibarat pemimpin yang membagi kuas kepada rakyat untuk mengecet rumah tua yang kumuh dan krepos agar dilihat indah dari luar. Atau tindakan ini bisa disebut membuka salon kecantikan bagi Jakarta agar orang Papua me-make up wajah Indonesia.
Tapi, bisakah pemimpin Papua ajak rakyat bergerak dan berjalan maju? tidak dengan pertemuan-pertemuan formal sebagai ajang mendulang legitimasi rakyat untuk mendukung agenda-agenda spekulatif. Bisakah pemimpin Papua memberikan kepastian perjuangan melalui tahapan-tahapan real? bukan dengan agenda penuh "kira-kira", "mungkin-mungkin" atau coba-coba memancing ikan dan biarkan rakyat menunggu ikan itu terpancing atau tidak?
Akhirnya rakyat Papua dan pejuang Papua yang menginginkan pembebasan diatas negeri ini harus sadar bahwa perdamaian itu adalah hasil dari perjuangan. Sedangkan perjuangan itu butuh pengorbanan.
20/06/11
Wajah Indonesaia dalam Kisruh Otsus-MRP
Victor Yeimo
Pemerintah Indonesia dengan begitu terbuka menerapkan malpraktek pemerintahan kolonialismenya di Papua Barat. Otsus, walaupun awalnya dianggap sebagai semangat rekonsiliasi, tetapi pada akhirnya 'digagalkan' oleh sikap Jakarta yang inkonsisten, anti demokrasi, anti HAM, ekploitatif dan represif. Pemerintah Indoensia juga sangat terbuka dalam memainkan politik Devide it empera (Politik pecah belah) melalui pembentukan Provinsi Irja Barat (sekarang Papua Barat), dan kini pembentukan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di Provinsi Papua Barat. Ini menjadi kewajaran dan bukti bahwa kebijakan Otsus tidak sedang didorong dengan semangat rekonsiliasi, tetapi sangat kental dengan semangat kolonisasi wilayah Papua.
Dalam semangat kolonisasi itu, Resim susilo Bambang Yudhoyono yang adalah mantan Menkopolkam terus menempatkan politik sebagai dimensi utama dalam persoalan Papua. Sby tahu persoalan Papua. Sby tahu orang Papua terus mempermasalahkan "integrasi 63" dan "PEPERA 69" melalui demonstrasi tuntut referendum; Sby tahu isu Papua terus bergema diluar negeri dan pihaknya terus dikecam oleh pendukung kemerdekaan Papua dan NGO; Sby tahu Otsus telah gagal di Papua. Maka ia sangat hati-hati dalam menerapkan berbagai kebijakannya di Papua. Ia bermain cantik dengan trik politiknya. Ia bediam diri dan membiarkan masalah Papua ditangani oleh orang-orang kepercayaannya di DPR RI, di Militer, Di Polisi, di Mendagri, di Menlu, di Gubernur Papua dan Papua Barat dan di BIN.
Gerilya politik dalam kasus Pelantikan MRP dan MRPB tampak lebih jelas bagaimana Jakarta dan elit-elit Papua menghegemoni kesadaran rakyat Papua yang menginginkan penyelesaian masalah Papua secara tuntas dan final. Bagaimana tidak, gelombang protes "tolak Otsus" dan "Tuntut Referendum" terus diupayakan dengan trik pengalihan issu. Jakarta dan elit-elit kepentingan di Papua terus berupaya agar faktor "integrasi 63" dan "Pepera 69" tidak menjadi masalah dan isu yang central di Papua, karenanya mereka ingin agar orang Papua mengikuti arus penciptaan kondisi yang dilakukan Jakarta.
Bagi Jakarta, menciptakan konflik vertikal dan horisontal di Papua adalah hal yang gampang, karena mereka tahu bahwa elit-elit Papua yang bermental budak itu memiliki nafsu kedudukan dan uang, sehingga bagaimanapun mereka biarkan elit-elit Papua -bersama kekuatan tersembunyi dari jakarta- untuk seenaknya melakukan malpraktek penyelenggaraan pemerintahaan kolonilnya di Papua (Misalnya, Korupsi dan Otsus besar-besaran dibiarkan). Jangan heran bahwa elit-elit Papua juga sangat pintar mempermainkan Jakarta. Pemeritah Indonesia paling cepat mendengar elit-elit Papua yang meminta pemekaran kabupaten dan provinsi dengan alasan meredam isu "disintegrasi" atau dengan alasan "demi menghancurkan separatisme".
Ini merupakan bentuk lain dari wajah kolonialisme Indonesia di Papua Barat yang akan memperuncing kesadaran rakyat untuk mengerti siasat penjajahan Indonesia. Bagai api dalam sekam, Indonesai terus meniup barahnya dan sejarah akan membuktikan bahwa dengan kesadaran praktek penjajahan yang nyata itu, rakyat Papua terus bangkit mempertajam garda perlawanannya, merebut cita-cita pembebasanya.**
Dalam semangat kolonisasi itu, Resim susilo Bambang Yudhoyono yang adalah mantan Menkopolkam terus menempatkan politik sebagai dimensi utama dalam persoalan Papua. Sby tahu persoalan Papua. Sby tahu orang Papua terus mempermasalahkan "integrasi 63" dan "PEPERA 69" melalui demonstrasi tuntut referendum; Sby tahu isu Papua terus bergema diluar negeri dan pihaknya terus dikecam oleh pendukung kemerdekaan Papua dan NGO; Sby tahu Otsus telah gagal di Papua. Maka ia sangat hati-hati dalam menerapkan berbagai kebijakannya di Papua. Ia bermain cantik dengan trik politiknya. Ia bediam diri dan membiarkan masalah Papua ditangani oleh orang-orang kepercayaannya di DPR RI, di Militer, Di Polisi, di Mendagri, di Menlu, di Gubernur Papua dan Papua Barat dan di BIN.
Gerilya politik dalam kasus Pelantikan MRP dan MRPB tampak lebih jelas bagaimana Jakarta dan elit-elit Papua menghegemoni kesadaran rakyat Papua yang menginginkan penyelesaian masalah Papua secara tuntas dan final. Bagaimana tidak, gelombang protes "tolak Otsus" dan "Tuntut Referendum" terus diupayakan dengan trik pengalihan issu. Jakarta dan elit-elit kepentingan di Papua terus berupaya agar faktor "integrasi 63" dan "Pepera 69" tidak menjadi masalah dan isu yang central di Papua, karenanya mereka ingin agar orang Papua mengikuti arus penciptaan kondisi yang dilakukan Jakarta.
Bagi Jakarta, menciptakan konflik vertikal dan horisontal di Papua adalah hal yang gampang, karena mereka tahu bahwa elit-elit Papua yang bermental budak itu memiliki nafsu kedudukan dan uang, sehingga bagaimanapun mereka biarkan elit-elit Papua -bersama kekuatan tersembunyi dari jakarta- untuk seenaknya melakukan malpraktek penyelenggaraan pemerintahaan kolonilnya di Papua (Misalnya, Korupsi dan Otsus besar-besaran dibiarkan). Jangan heran bahwa elit-elit Papua juga sangat pintar mempermainkan Jakarta. Pemeritah Indonesia paling cepat mendengar elit-elit Papua yang meminta pemekaran kabupaten dan provinsi dengan alasan meredam isu "disintegrasi" atau dengan alasan "demi menghancurkan separatisme".
Ini merupakan bentuk lain dari wajah kolonialisme Indonesia di Papua Barat yang akan memperuncing kesadaran rakyat untuk mengerti siasat penjajahan Indonesia. Bagai api dalam sekam, Indonesai terus meniup barahnya dan sejarah akan membuktikan bahwa dengan kesadaran praktek penjajahan yang nyata itu, rakyat Papua terus bangkit mempertajam garda perlawanannya, merebut cita-cita pembebasanya.**
Langganan:
Postingan (Atom)
